Gambar Sampul PPKn · Bab 4 Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi
PPKn · Bab 4 Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi
Prayoga

22/08/2021 16:18:53

SD 6 KTSP

Lihat Katalog Lainnya
Halaman

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi

83

Politik Luar Negeri Indonesia

dalam Era Globalisasi

Kamu dapat memahami peranan politik luar negeri

Indonesia dalam era globalisasi.

Manfaat yang Kamu Peroleh

Politik luar negeri, Globalisasi, Bebas-Aktif.

Kata Penting

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang

menjunjung tinggi kedaulatan bangsa. Indonesia juga

menghormati negara lain sebagai negara yang berdaulat.

Dalam melaksanakan hubungan dengan luar negeri

atau dengan bangsa lain Indonesia menerapkan politik

luar negeri bebas aktif. Tahukah kamu, apakah politik

luar negeri? Bagaimana sebenarnya politik luar negeri

bebas aktif? Sebelum kamu mempelajari ini lebih dalam.

Perhatikanlah peta konsep berikut.

Bab

4

Sumber

:

www.presidenri.go.id

A. Politik Luar Negeri

dan Kebijakan Luar

Negeri

B. Tujuan dalam

Hubungan Luar

Negeri Indonesia

C. Peranan Indonesia

dalam Politik Luar

Negeri Bebas Aktif

83

84

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI

Peta Konsep

Politik Luar Negeri

Indonesia

meliputi

Sifat Politik

Luar Negeri

terdiri

atas

Bentuk Partisipasi

Politik Luar Negeri

Kerja Sama Ekonomi

Pengiriman Misi

Perdamaian

Pengiriman Duta Besar

dan Konsulat

Bebas

Aktif

meliputi

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi

85

Sebelum menerangkan lebih jauh mari kita telusuri

arti dari politik luar negeri itu sendiri. Politik luar negeri

merupakan ciri khas yang membedakan antara negara

Indonesia dengan negara lain di dunia. Politik luar negeri

adalah pemikiran besar yang dianut sebuah negara tentang

cara pandang negara tersebut terhadap dunia.

Politik luar negeri adalah wawasan internasional.

Oleh karena itu, politik luar negeri cenderung bersifat

tetap, politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai pola

perilaku, dan kebijakan suatu negara berhubungan dengan

negara lain ataupun dunia internasional.

Sumber:

www.presidenri.go.id

Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan

negara lain menerapkan prinsip-prinsip politik luar

negeri yang bebas aktif. Politik luar negeri diabdikan

bagi kepentingan nasional terutama untuk kepentingan

pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sementara kebijakan luar negeri adalah strategi atau

cara yang diterapkan bergantung pada pendekatan, gaya,

dan keinginan pemerintahan terpilih. Pemerintah akan

Politik Luar Negeri

dan Kebijakan Luar Negeri

A

Gambar 4.1

Politik luar negeri yang

dijalankan oleh Indonesia

harus sesuai dengan

amanat UUD 1945.

86

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI

mempertimbangkan berbagai keterbatasan (dana dan

sumber daya) yang dimiliki. Dengan demikian kebijakan

luar negeri akan bergantung pada politik luar negeri.

Bebas dan aktif dalam politik luar negeri dapat

diartikan bebas dalam memilih apapun dan aktif dalam

berpartisipasi dalam perdamaian dunia.

Sumber

:

www.presidenri.go.id

1. Dasar Pertimbangan

Pada tahun-tahun pertama berdirinya Negara

Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia

dihadapkan pada kenyataan sejar

ah, yaitu munculnya dua

kekuatan besar di dunia. Satu pihak Blok Barat (Amerika

Serikat) dan di pihak lain Blok Timur (Uni Soviet).

Kenyataan demikian sangat berpengaruh terhadap

usaha-usaha bangsa Indonesia untuk menjalin hubungan

atau kerja sama demi kelangsungan hidup negara.

Pengaruh lain adalah adanya ancaman dari Belanda yang

ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Kondisi itulah

yang kemudian menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk

merumuskan politik luar negerinya.

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus

diambil adalah pendirian untuk tidak menjadi objek dalam

pertarungan politik internasional. Indonesia harus tetap

menjadi subjek yang berhak menentukan nasib sendiri dan

memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka

seluruhnya.

G

ambar 4.2

Kebijakan luar negeri

Indonesia akan bergantung

pada politik luar negeri yang

dijalankan oleh Indonesia.

Diskusikan dengan

temanmu. Mengapa

Indonesia tidak memilih

salah satu Blok?

Laporkan hasilnya

kepada gurumu.

Ayo,

Berlatih

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi

87

Gambar 4.3

Kebebasan berjuang untuk

menentukan nasib bangsa

dan negara menuju arah

yang lebih baik.

Perjuangan harus dilakukan atas dasar kepercayaan

terhadap diri sendiri dan kemauan untuk berjuang dengan

kemampuan sendiri melalui usaha menjalin hubungan baik

dengan negara-negara lain di dunia. Keterangan inilah

yang kemudian menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan

politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah

seharusnya semua warga tetap mempertahankan politik

luar negeri bebas aktif agar tidak hanyut dalam arus

pertentangan bebas.

Sumber

:

www.dpr.go.id

2. Dasar-Dasar Politik Luar Negeri

Indonesia

Pada dasarnya politik luar negeri Republik Indonesia

tidak mengalami perubahan. Politik luar negeri bebas

aktif tetap berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RJPM)

2004–2009. RPJM di antaranya sebagai berikut.

a. Menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif

dan berorientasi pada kepentingan nasional.

b. Menitikberatkan pada solidaritas antarnegara

berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan

bangsa.

c. Menolak penjajahan dalam segala bentuk.

d. Meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama

internasional bagi kesejahteraan rakyat.

Mengenal

Bahasa

Inggris

Hubungan =

Relation

Kesatuan

= Unity

Luar Negeri =

Foreign

Politik =

Politic

88

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI

Di samping itu, dengan telah disahkannya Undang-

Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

tanggal 14 September 1999 maka pemerintah Indonesia

dalam pelaksanaan politik luar negeri RI selalu merujuk pada

ketentuan-ketentuan termaksud dalam UU tersebut.

Sumber

:

www.dpr.go.id

Hal yang menjadi landasan bagi pelaksanaan politik

luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Landasan ideal

Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

b. Landasan Konstitusional/UUD 1945

Pembukaan, alinea pertama "... kemerdekaan ialah

hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan

di atas dunia harus dihapuskan..." dan pembukaan

alinea keempat “...ikut menciptakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

dan keadilan sosial...". Batang tubuh UUD 1945,

pasal 11 ayat 1 "Presiden dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

c. Landasan Operasional

Peraturan perundang-undangan, UU No. 37 Tahun

1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

G

ambar 4.4

Setiap kebijakan

yang dibuat oleh

pemerintah harus melalui

pertimbangan DPR.

Wawasan

Politik luar negeri

Indonesia memiliki

landasan yang kuat

karena berakar pada

falsafah Pancasila

sebagai dasar negara.

Hal ini merupakan

pencerminan dari cita-

cita bangsa Indonesia.

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi

89

Kegiatan

Latihan Mandiri

Kerjakan pada buku tugasmu.

Buatlah kliping berisi berita dari berbagai media massa yang memuat tema kebijakan dan

politik luar negeri yang pernah dilakukan oleh Indonesia, kemudian pahami isinya dan

berikan pendapat kalian mengenai berita tersebut. Setelah itu, bacakan salah satu kliping

yang telah kalian buat di depan kelas, agar teman-teman kalian dapat ikut memberikan

penilaian terhadap isi kliping tersebut.

No

Judul dan Uraian Kliping

Pendapat

1.

2.

3.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

90

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI

Tujuan dalam Hubungan

Luar Negeri Indonesia

B

Kebjiakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan

aktif secara umum memiliki beberapa kebijakan. Adapun

kebijakan politik yang diambil, di antaranya yaitu:

1. pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat

internasional;

2. pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan

umum;

Sumber

:

Tempo,

29 Juli 2007

3. pemeliharaan keutuhan wilayah nasional, persatuan

bangsa, serta stabilitas nasional, serta mencegah

terjadinya perpecahan bangsa;

4. peningkatan hubungan bilateral dengan mem

prioritas-

kan negara-negara yang dapat membantu percepatan

pemulihan ekonomi, perdagangan, penanaman modal

dan pariwisata;

5. memajukan kerja sama internasional dalam rangka

pemeliharaan perdamaian dunia;

6. pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur

material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).

G

ambar 4.5

Kesejahteraan seluruh

rakyat Indonesia adalah

tujuan utama kerja sama

internasional.

Dengan adanya

globalisasi maka

hubungan antarnegara

di dunia seolah menjadi

tidak berbatas. Dengan

demikian, kemungkinan

terjadinya hubungan

luar negeri antarnegara

menjadi semakin terbuka.

Wawasan

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi

91

Sumber

:

www.google.images.com

Jika memperhatikan kenyataan tersebut maka

upaya Indonesia untuk mencapai berbagai kepentingan

nasionalnya di tingkat internasional perlu ditopang melalui

pengerahan segenap potensi dan sumber daya yang ada

untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan diplomasi atau

kerja sama antarnegara. Hal tersebut harus diantisipasi oleh

Indonesia melalui kebijakan dan strategi politik luar negeri

yang tepat sehingga Indonesia dapat menarik manfaat

maksimal dalam hubungan internasional tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan diselenggarakannya

politik luar negeri bebas aktif Indonesia dapat dilihat dari

hal berikut.

1. Dalam lingkup nasional, politik luar negeri Indonesia

tetap ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah

nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional

dalam menghadapi permasalahan di dalam negeri.

Politik luar negeri Indonesia juga perlu terus diabdikan

untuk menunjang kesejahteraan umum dan pemulihan

ekonomi nasional.

2. Dalam lingkup hubungan antardua negara, Indonesia

berupaya untuk memantapkan dan meningkatkan

hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat

dengan terus mempelajari kemungkinan pembinaan

hubungan bilateral dengan negara-negara yang dinilai

Prinsip politik

luar negeri "bebas

aktif " harus mampu

mendorong Indonesia

untuk berupaya berperan

secara aktif dalam setiap

kegiatan internasional

dengan disertai

semangat kekeluargaan.

Pesan

Budi

Pekerti

Gambar 4.6

Tumbuh pesatnya perakitan

mobil di Indonesia sebagai

dampak dari adanya

kerja sama internasional

khususnya dengan Jepang.

92

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI

berpotensi membantu upaya pencapaian kepentingan

nasional Indonesia. Indonesia juga akan terus

mengupayakan kehidupan politik bertetangga baik

dengan negara-negara yang secara geografis berbatasan

langsung, namun tentunya dengan tetap didasarkan

pada prinsip kesejahteraan dan saling menghormati.

3. Dalam lingkup wilayah, Indonesia sangat mendukung

pemulihan perekonomian Asia Tenggara dan akan

berpartisipasi aktif dalam berbagai langkah ASEAN

dan tetap memainkan kepemimpinan di ASEAN serta

menjaga kekompakan sesama ASEAN. Dalam 40

tahun terakhir, Indonesia telah memainkan peranan

penting dalam membangun ASEAN dan membina

tatanan kawasan.

Sumber

:

www.google.images.com

4. Dalam lingkup dunia, Indonesia tetap menaruh harapan

besar pada PBB dan tetap meyakini keabsahan institusi

ini. PBB adalah satu-satunya lembaga internasional

yang paling mampu dalam mengambil keputusan-

keputusan penting yang bersifat mendunia, dengan

catatan terus dilaksanakannya program-program

PBB hingga tercapainya suatu keadaan yang benar-

benar dapat menampung harapan seluruh negara

anggotanya.

G

ambar 4.7

Pembangunan Indonesia

yang berkelanjutan

menjadikan Indonesia

terus tumbuh dan

berkembang.

Diskusikan dengan

temanmu. Kendala-

kendala apa yang

dihadapi oleh Indonesia

selama menjalankan

politik luar negeri

bebas aktif? Kemudian,

laporkan hasilnya

kepada gurumu.

Ayo,

Berlatih

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi

93

vvvvvvvv

Kerjakan pada buku tugasmu.

Buatlah kelompok belajar, cari dari berbagai sumber tentang nama negara dan pemimpin

yang berada kawasan Asia Tenggara. Kemudian, berikan penjelasan mengenai hubungan

negara tersebut dengan negara Indonesia. Laporkan hasilnya kepada gurumu.

No

Negara dan Pemimpin

Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

Negara:

_______________________________

Pemimpin:

_______________________________

Negara:

_______________________________

Pemimpin:

_______________________________

Negara:

_______________________________

Pemimpin:

_______________________________

Negara:

_______________________________

Pemimpin:

_______________________________

Negara:

_______________________________

Pemimpin:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Latihan Bersama

94

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI

Peranan Indonesia

dalam Politik Luar

Negeri Bebas Aktif

C

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih

periode 2004

–2009. Pada awal kepemimpinannya, presiden

dihadapkan pada sejumlah tantangan yang meliputi

masalah korupsi, penegakan hukum, dan pertumbuhan

ekonomi. Tidak kalah menariknya, tantangan politik luar

negeri ke depan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan

oleh pemerintah baru yang terpilih. Hal ini sejalan dengan

pernyataan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda

pada akhir Mei 2004 bahwa presiden harus menghadiri

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

Asia Europe Meeting

(ASEM) Oktober 2004, KTT ASEAN dan KTT APEC

November 2004, dan KTT Asia Afrika April 2005.

Sumber

:

Gatra: 50 Tahun Konferensi Asia Afrika

, 23 April 2005

Pemerintah baru yang terpilih perlu melakukan beberapa

penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

Hal ini berarti bahwa pemerintah perlu berperan aktif

dalam mengusahakan agar perubahan-perubahan tersebut

mengarah pada terwujudnya dunia yang lebih damai, adil,

dan sejahtera. Diharapkan berbagai penyesuaian tersebut

mengarah pada kondisi yang dapat menguntungkan bagi

pencapaian sasaran-sasaran kepentingan nasional.

G

ambar 4.8

Suasana Konferensi Asia

Afrika ke-1 di Gedung

Merdeka Bandung pada

24 April 1955.

Diskusikan dengan

temanmu. Negara mana

saja yang pernah bekerja

sama dengan Indonesia?

Kemudian, laporkan

hasilnya kepada

gurumu.

Ayo,

Berlatih

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi

95

Negara Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam

mewujudkan perdamaian dunia. Untuk itu, Indonesia perlu

menentukan politik luar negeri yang selaras dengan tujuan

tersebut. Salah satunya dengan mengirimkan tentara

penjaga perdamaian ke negara yang sedang mengalami

konflik.

Sumber

:

www.mediaindo.co.id

Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang

abadi, adil, dan sejahtera, negara Indonesia harus tetap

melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

1. Bebas, artinya Indonesia bebas menentukan sikap dan

pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan

terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia

yang secara pandangan atau pemikiran bertentangan.

2. Aktif, artinya Indonesia dalam politik luar negeri senantiasa

aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia.

Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan,

aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut

serta menciptakan keadilan sosial dunia.

Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas

aktif, dapat dilihat pada contoh berikut.

1. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada 1955

yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-

negara Asia-Afrika yang kemudian melahir

kan

Deklarasi Bandung.

Negara Indonesia

harus turut berperan

secara aktif dalam

pergaulan internasional

sebagai wujud

kepedulian Indonesia

dalam menciptakan

keharmonisan dan

meningkatkan

perdamaian dunia.

Pesan

Budi

Pekerti

Gambar 4.9

Menjaga keamanan

dan perdamaian dunia

merupakan tugas dari setiap

negara.

96

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI

2. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara

pendiri Gerakan Non-Blok pada 1961 yang berusaha

membantu dunia internasional untuk meredakan

ketegangan Perang Dingin antara blok Barat dan blok

Timur.

3. Indonesia juga aktif di dalam merintis dan

mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara

(ASEAN).

4. Ikut aktif membantu penyelesaian konflik Kamboja,

perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antara

pemerintah Filipina dan bangsa Moro, serta turut

berpartisipasi dalam meredakan konflik di Lebanon.

Sumber

:

www.ukdw.ac.id

Keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian

internasional telah menempatkan posisi Indonesia sebagai

salah satu negara yang memiliki peranan yang strategis

dalam dunia internasional. Kondisi ini semakin dipertegas

lagi dengan masuknya Indonesia dalam keanggotaan tidak

tetap Dewan Keamanan PBB yang merupakan lembaga

internasional di bawah naungan PBB yang bergerak dalam

masalah perdamaian internasional.

Peranan penting Indonesia saat ini harus dapat

dilanjutkan oleh seluruh generasi penerus bangsa, oleh

karena itu masa depan dan kemajuan bangsa terletak di

pundak generasi penerusnya.

G

ambar 4.10

Pasukan penjaga

perdamaian PBB asal

Indonesia yang tergabung

dalam pasukan Garuda.

Diskusikan dengan

temanmu. Kendala

apakah yang dihadapi

dalam menciptakan

perdamaian dunia?

Kemudian, laporkan

hasilnya kepada

gurumu.

Ayo,

Berlatih

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi

97

Kerjakan pada buku tugasmu.

Carilah dari berbagai sumber tentang peranan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian

dunia. Tuliskan nama-nama negara yang pernah memperoleh bantuan dari Indonesia.

Berikan penjelasan mengenai contoh bantuan yang diberikan oleh Indonesia. Laporkan

hasilnya kepada gurumu.

No

Negara

Peran Indonesia

1.

2.

3.

4.

5.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Latihan Bersama

98

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI

t 1PMJUJLMVBSOFHFSJ*OEPOFTJBZBOHCFCBTBLUJGNFSVQBLBOQPMJUJLMVBSOFHFSJ

yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

t #FCBT BSUJOZBCBOHTB*OEPOFTJBNFNJMJLJLFCFCBTBOVOUVLCFSI

VCVOHBO

dengan negara manapun, tanpa terikat pada Blok manapun.

t "LUJG BSUJOZBCBOHTB*OEPOFTJBTFMBMVCFSQFSBOBLUJGEBMBNNFODJQUBLBO

perdamaian dunia.

t -BOEBTBOQFMBLTBOBBOQPMJUJLMVBSOFHFSJ*OEPOFTJBBEBMBITFC

BHBJCFSJLVU

a. Landasan Ideal: Pancasila

b. Landasan Konstitusional: UUD 1945

c. Landasan Operasional: Peraturan perundang-undangan

t ,FCJKBLBOQPMJUJLEBOIVCVOHBOMVBSOFHFSJ ZBJUV

a. pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat internasional;

b. pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan umum;

c. pemeliharaan keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa, serta stabilitas

nasional, serta mencegah terjadinya disintegrasi bangsa;

e. memajukan kerja sama internasional dalam rangka pemeliharaan

perdamaian dunia;

f. pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur baik material

maupun spiritual.

Ringkasan Bab 4

pada

Kegiatan

Mengukur Kemampuan

Tandai salah satu jawaban yang menurutmu paling tepat dengan tanda (

) pada

salah satu pilihan berikut.

No.

Kebijakan luar negeri

Penting

Tidak

Penting

Alasan

1.

Pengiriman pasukan perdamaian dunia.

2.

Pengiriman duta besar dan konsulat.

3.

Mengadakan kunjungan ke setiap negara.

4.

Mendukung pengembangan nuklir dunia.

5.

Mengadakan kerja sama antarnegara.

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi

99

1. Dalam melaksanakan hubungan dengan

luar negeri Indonesia meng

guna kan

program yang lebih dikenal sebagai ....

a. politik bebas bebas

b. politik aktif aktif

c. poltik bebas aktif

d. politik Indonesia

2.

4. Identitas yang membedakan negara satu

dengan yang lainnya dilihat dari ....

a. budaya

b. politik luar negeri

c. kerja sama

d. keaktifan

5. Pemikiran besar yang dianut oleh suatu

negara tentang cara pandang negara

terhadap dunia merupakan pengertian

dari ....

a. kebijakan luar negeri

b. Departemen Luar Negeri

c. politik luar negeri

d. kerja sama luar negeri

6.

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilih jawaban yang paling tepat.

Gambar di atas adalah logo organisasi

internasional , yaitu ....

a. ASEAN

b. APEC

c. ASEAN

d. PBB

3. Dalam melaksanakan hubungan dengan

luar negeri Indonesia selalu menjalin

kerja sama yang melahirkan suatu ikatan

yaitu ....

a. perjanjian

b. musyawarah

c. kerja sama

d. politik

Landasan ideal politik luar negeri

Indonesia ialah ....

a. Pancasila

b. UUD 1945

c. GBHN

d. TAP MPR

Evaluasi Bab 4

Sumber :

www

.

kabinet.go.id

Sumber :

www

.

wordpress.com

100

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI

7. Politik luar negeri adalah ....

a. wawasan internasional

b. wawasan rakyat

c. wawasan daerah

d. wawasan nasional

8. Pada tahun pertama berdirinya Negara

Kesatuan Republik Indonesia, terdapat

dua kekuatan besar dunia yakni

negara ....

a. Cina dan Uni Soviet

b. Indonesia dan Malaysia

c. Amerika Serikat dan Jepang

d. Amerika Serikat dan Uni Soviet

9.

11. Dalam mewujudkan tujuan politik luar

negeri bebas dan aktif, ada beberapa sikap

yang perlu didukung, kecuali ....

a. memantapkan peranan Indonesia

dalam ASEAN

b. menyokong uji coba nuklir di bawah

dasar laut

c. mendukung netralisasi ASEAN dan

Samudra Indonesia

d. memperkokoh kerja sama negara-

negara Non-Blok

12. Berikut ini merupakan salah satu

kebijakan politik dan hubungan luar

negeri ....

a. peningkatan hubungan bilateral

b. peningkatan disintegrasi

c. meningkatkan keyakinan

d. peningkatan pembangunan

spiritual

13. Pemulihan perekonomian Asia Tenggara

merupakan salah satu tujuan politik luar

negeri Indonesia dalam konteks ....

a. nasional

b. bilateral

c. regional

d. global

14. Meningkatkan hubung

an bilateral

dengan negara-negara sahabat

merupakan tujuan politik luar negeri

Indonesia dalam konteks ....

a. nasional

b. bilateral

c. regional

d. global

15. Jika terjadi konflik di organisasi ASEAN,

sebaiknya diselesaikan dengan cara ....

a. kekerasan

b. hukuman

c. damai

d. peperangan

Gambar berikut ialah menteri luar

negeri yang mewakili Indonesia dalam

pembentukan ASEAN ....

a. Hasan Wirajuda

b. Adam Malik

c. Ali Alatas

d. Mochtar Kusumaatmadja

10. Salah satu segi yang senantiasa harus

diperhatikan untuk pelaksanaan politik

luar negeri Indonesia yang bebas aktif

diabadikan untuk ....

a. kepentingan nasional

b. kepentingan regional

c. kepentingan internasional

d. perdamaian bangsa

Sumber :

www

.

setwapres.go.id

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi

101

B. Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. Dalam menjalankan hubungan dengan luar negeri, Indonesia melakukannya dengan

politik ....

2. Kebijakan luar negeri ialah ....

3. Politik luar negeri Indonesia dibangun pada konteks ....

4. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia ialah ....

5. Politik luar negeri ialah ....

6. Dasar politik luar negeri Indonesia berdasarkan ... dan ....

7. Pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat internasional merupakan salah satu ...

dalam hubungan luar negeri Indonesia.

8. Organisasi yang menjadi tujuan Indonesia dalam konteks global ialah ....

9. KTT ASEM 2004 dihadiri oleh ....

10. Politik luar negeri yang bebas dan aktif ialah ....

16.

Pada 24 April 1955, gedung pertemuan

tersebut pernah dipergunakan sebagai

tempat penyelenggaraan ....

a. KTT Asia Afrika

b. KTT APEC

c. KTT ASEM

d. KTT ASEAN

17. Landasan konstitusional politik luar

negeri Indonesia ialah ....

a. KEPPRES

b. peraturan Menlu

c. Pancasila

d. UUD 1945

18. Pedoman operasional dalam melaksana-

kan kegiatan politik luar negeri yang

bebas dan aktif adalah ....

a. Pembukaan UUD 1945

b. Penjelasan UUD 1945

c. TAP MPRS No. IX/ MPRS/1966

d. TAP MPRS No. XII/ MPRS/

1966

19. Pemerintah Indonesia dalam pelaksana-

an politik luar negeri sesuai dengan UU

yakni ....

a. UU No. 35 Tahun 1999

b. UU No. 36 Tahun 1999

c. UU No. 37 Tahun 1999

d. UU No. 38 Tahun 1999

20. Dalam upaya menjalin hubungan atau

kerja sama dengan negara lain Indonesia

melakukannya dengan ....

a. kebijakan dan strategi politik luar

negeri

b. strategi dan kemampuan politik luar

negeri

c. kebijakan pemerintah

d. kerja sama luar negeri

Sumber :

www

.

gedungmerdeka.go.id

102

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI

C. Jawablah pertanyaan berikut.

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya politik luar negeri Indonesia yang bebas dan

aktif?

2. Apa yang menjadi tujuan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif?

3. Uraikan oleh kamu mengenai arti bebas dan aktif dalam politik luar negeri Indonesia.

4. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif?

5. Apa yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia?

6. Sebutkan tujuan politik luar negeri dalam konteks nasional, bilateral, regional, dan

global.

7. Sebutkan perwujudan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

8. Apa yang dimaksud dengan kebijakan luar negeri?

9. Sebutkan contoh lain perwujudan atau pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif

Indonesia.

10. Menurut kamu pengaruh apa yang dihasilkan dari politik luar negeri Indonesia terhadap

pembangunan nasional?

Ayo, Kerjakan

Cari informasi dari berbagai sumber mengenai kerja sama yang pernah dilakukan oleh

Indonesia dengan negara lain. Tuliskan kelemahan dan kelebihan yang terdapat dalam kerja

sama tersebut dalam buku tugasmu. Kemudian, laporkan hasilnya kepada gurumu.

103

1.

4. Melaksanakan ketertiban dunia

merupakan tanggung jawab ....

a. individu

b. semua negara

c. negara bagian

d. negara serikat

5. Sekretariat ASEAN yang dikepalai

seorang Sekretaris Jenderal, ber-

kedudukan di negara ....

a. Manila

b. Malaysia

c. Singapura

d. Indonesia

6. SEATO merupakan organisasi ....

a. pertahanan

b. makanan

c. pendidikan

d. transportasi

7.

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilih jawaban yang paling tepat.

Negara mengadakan kerja sama untuk

meningkatkan ....

a. kepentingan nasionalnya

b. kesejahteraan negara

c. politik luar negeri

d. hubungan internasional

2. Dasar perwujudan ASEAN adalah ....

a. persamaan nasib sebagai negara

yang pernah dijajah

b. mempunyai perekonomian yang

sama

c. dalam satu kawasan, yaitu Asia

Tenggara

d. membentuk pertahanan militer

regional

3. Berikut ini bukan merupakan Menteri

Luar Negeri yang membentuk suatu

badan kerja sama regional di kawasan

Asia Tenggara (ASEAN) yaitu ....

a. Rajaratman

b. Hasan Wirayuda

c. Thanat Khoman

d. Narcisco Ramos

Pada 1955 Indonesia menyelenggarakan

konferensi yang dinamakan ....

a. Konferensi Non-Blok

b. Konferensi Timur Tengah

c. Konferensi Asia-Eropa

d. Konferensi Asia Afrika

Evaluasi Semester 2

Sumber :

www

.

asean.go.id

Sumber :

Gatra,

23 April 2005

104

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI

8. Organisasi Asia Tenggara yang bergerak

berdasarkan konsepsi negara-negara

serumpun ....

a. ASA

b. ASPAC

c. SEATO

d.

Maphilindo

9.

12. Identitas yang membedakan negara satu

dengan yang lainnya dilihat dari ....

a. budaya

b. politik luar negeri

c. kerja sama

d. keaktifan

13. Pelaksanakan politik luar negeri di

bawah suatu kementerian atau menteri

yakni ....

a. Menteri Dalam Negeri

b. Menteri Luar Negeri

c. Menteri Pariwisata

d. Menteri Luar daerah

14. Landasan ideal politik luar negeri

Indonesia ialah ....

a. Pancasila

b. UUD 1945

c. undang-undang

d. TAP MPR

15.

Dalam struktur organisasi ASEAN

terdapat sidang tahunan para menteri

yang disebut ....

a.

summit meeting

b.

asia europe meeting

c.

standing committee

d.

committee

10. Tujuan organisasi ASEAN adalah ....

a. mengembangkan kepercayaan

b. mengakui hak setiap bangsa untuk

penghidupan nasional yang bebas

dari halangan dari luar

c. penyelesaian pertengkaran dan

persengketaan secara damai

d. meningkatkan kerja sama yang

aktif dalam bidang ekonomi, sosial,

budaya, teknik, ilmu pengetahuan,

dan administrasi

11. Dalam melaksanakan hubungan dengan

luar negeri Indonesia menggunakan

program yang lebih dikenal sebagai ....

a. politik bebas bebas

b. politik aktif aktif

c. poltik bebas aktif

d. politik Indonesia

KTT yang tidak dihadiri oleh Presiden

Soesilo Bambang Yudhoyono setelah

menjadi presiden tahun 2004 adalah ....

a. KTT APEC

b. KTT NATO

c. KTT Asia Afrika

d. KTT ASEAN

16. Undang-Undang yang mengatur tentang

hubungan luar negeri yaitu ....

a. UU No. 22 Tahun 1999

b. UU No. 37 Tahun 1999

c. UU No. 22 Tahun 2000

d. UU No. 37 Tahun 2000

Sumber :

Gatra,

3 Januari 2007

Sumber :

www

.

googleimage.com

Evaluasi Semester 2

105

B. Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. Globalisasi adalah ....

2. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 berisi tentang ....

3. Politik luar negeri bebas aktif berdasarkan pada ....

4. Landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia antara lain ....

5. Tujuan diselenggarakannya politik luar negeri bebas aktif Indonesia antara lain ....

6. Presiden RI yang terpilih untuk periode 2004–2009 ialah ....

7. Menteri luar negeri Indonesia periode 2004–2009 ialah ....

8. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif lahir karena ....

9. Landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia antara lain....

10. Politik luar negeri cenderung bersifat ....

17.

18. Sifat dari politik luar negeri cenderung ....

a. diam

b. tetap

c. bergerak

d. aktif

19. Dalam mewujudkan tujuan politik

luar negeri yang bebas dan aktif, ada

beberapa sikap yang perlu didukung,

kecuali ....

a. memantapkan peranan Indonesia

dalam ASEAN

b. menyokong uji coba nuklir di bawah

dasar laut

c. mendukung netralisasi ASEAN dan

Samudera Indonesia

d. memperkokoh kerja sama negara-

negara Non-Blok

20. Berikut ini merupakan salah satu

kebijakan politik dan hubungan luar

negeri ....

a. peningkatan hubungan bilateral

b. peningkatan disintegrasi

c. peningkatan pembangunan

spiritual

d. peningkatan keyakinan

Landasan konstitusional politik luar

negeri Indonesia ialah ....

a. KEPRES

b. peraturan Menlu

c. Pancasila

d. UUD 1945

Sumber :

Sinar Graf ika

106

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI

C. Jawablah pertanyaan berikut.

1. Apakah yang dimaksud dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif?

2. Mengapa Indonesia memilih politik luar negeri yang bebas dan aktif?

3. Apakah yang melatarbelakangi lahirnya politik luar negeri yang bebas dan aktif?

4. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan luar negeri?

5. Apakah yang menjadi landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia?

6. Menurutmu apakah Indonesia perlu membina hubungan dengan negara lain?

7. Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain saat ini?

8. Tuliskan kaitan antara kebijakan luar negeri dengan politik luar negari.

9. Menurutmu apakah Indonesia perlu memiliki peranan dalam dunia internasional?

10. Tuliskan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Susilo Bambang Yudhoyono setelah

terpilih sebagai presiden.

Portofolio

Temui di sekitarmu, salah seorang yang berkecimpung dalam bidang politik. Tanyakan

alasannya mengapa dia memasuki bidang politik. Politik seperti apa yang sebaiknya

dilakukan menurut dia. Bandingkan jawaban mereka dengan jawaban kalian sendiri,

temukan persamaan dan perbedaannya. Laporkan hasiln

ya secara berkelompok kepada

gurumu.

107

1. Rumusan Pancasila yang benar dan

menjadi pedoman berbangsa dan

bernegara terdapat pada ....

a. Pembukaan UUD NKRI 1945

b. Batang Tubuh UUD NKRI 1945

c. Seluruh pasal dalam UUD NKRI

1945

d. Tap MPR No. IV/MPR/2000

2. Sikap saling menghormati antarsuku

bangsa merupakan kewajiban pergaulan

terhadap sesama, karena kita ....

a. menerima sifat perbedaan

b. senasib sepenanggungan

c. sama-sama warga negara

d. diwajibkan bersikap demikian

3.

Dokuritsu Junbi Cosakai

merupakan

nama lain dari ....

a. Panitia Persiapan Kemerdekaan

(PPKI)

b. BPUPKI

c. KNIP

d. Dewan Revolusi Rakyat

4. Perwira Jepang yang menyediakan

rumahnya dipergunakan untuk me-

nyusun naskah Proklamasi, yaitu ....

a. Jenderal Terauci

b. Kapten Yamamoto

c. Laksamana T. Maeda

d. Brigadir Jenderal Kenjiro

5. Peranan BPUPKI adalah untuk ....

a. meminta nasihat Jepang untuk

kemerdekaan Indonesia

b. memperlambat proses kemerdekaan

bangsa Indonesia

c. menyelidiki dan merumuskan

syarat-syarat negara merdeka

d. menandatangani kerja sama

Indonesia dan Jepang

6. Hasil kerja dari Panitia Sembilan

BPUPKI, yaitu ....

a. UUD NKRI 1945

b. GBHN

c. Piagam Jakarta

d. KNIP

7. Tokoh yang rumusan lima dasar negara

dalam Sidang BPUPKI pada 31 Mei

1945 ialah ....

a. Mr. Mohammad Yamin

b. Prof. Dr. Soepomo

c. Ir. Soekarno

d. Drs. Moh. Hatta

8. Pemimpin negara Indonesia disebut ....

a. raja

b. presiden

c. sultan

d. kaisar

9. Presiden ketiga negara Republik

Indonesia ialah ....

a. Abdurrahman Wahid

b. Megawati Soekarno Putri

c. B.J. Habibie

d. Susilo Bambang Yudhoyono

10. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden

dibantu oleh ....

a. menteri

b. MPR

c. wakil presiden

d. DPR

Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilih jawaban yang paling tepat.

Evaluasi Akhir Tahun

108

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI

11. Sistem pemilu dengan membagi wilayah

negara dalam daerah-daerah pemilihan

yang jumlahnya sama dengan jumlah

anggota perwakilan disebut sistem ....

a. mekanis

b. organis

c. distrik

d. proporsional

12. Menteri diangkat dan diberhentikan

oleh ....

a. DPR

b. Rakyat

c. MPR

d. Presiden

13. Organisasi yang dalam bahasa jepangnya

D

ocuritsu Junbi Linkai

adalah ....

a. BPUPKI

b. PPKI

c. Paniitia Sembilan

d. KNPI

14. Istilah Pancasila berasal dari Kitab

Sutasoma

karangan ....

a. Mpu Prapanca

b. Mpu Gandring

c. Mpu Tantular

d. Mpu Sindok

15. Musyawarah untuk mufakat merupakan

bentuk dari pengamalan Pancasila, Sila

ke ....

a. dua

b. tiga

c. empat

d. lima

16. Lembaga negara yang berwenang

membuat Undang-Undang adalah ....

a. presiden

b. DPR

c. MK

d. MA

17. Dalam menjalankan tugasnya presiden

dibantu oleh ....

a. DPR

b. DPD

c. menteri

d. hakim

18. Lembaga negara yang bertugas

memeriksa keuangan negara adalah ....

a. DPR

b. DPD

c. BPK

d. KPK

19. Kepala pemerintahan provinsi disebut

juga ....

a. bupati

b. gubernur

c. walikota

d. camat

20. Presiden diangkat dan diberhentikan

oleh ....

a. MPR

b. DPR

c. BPK

d. DPD

21. Melaksanakan ketertiban dunia dan

negara merupakan tanggung jawab ....

a. bangsa

b. warga negara

c. pemerintah

d. DPR

22. Keberhasilan negara Indonesia sebagai

salah satu pemrakarsa penyelenggara

Konferensi Asia-Afrika tahun 1955,

membuktikan bahwa politik luar negeri

Indonesia ....

a. diacuhkan oleh dunia

b. mengarah pada satu blok

c. dilecehkan oleh dunia

d. mendapat perhatian dunia

23. Rajaratman merupakan salah satu

pemrakarsa terbentuknya ASEAN yang

berasal dari negara ....

a. Indonesia

b. Malaysia

c. Thailand

d. Singapura

Evaluasi Akhir Tahun

109

24. ASEAN merupakan perkumpulan

negara-negara ....

a. Asia Tenggara

b. Asia Timur

c. Asia Selatan

d. Asia Barat daya

25. Faktor eksternal pembentukan ASEAN

karena terjadi perang di negara ....

a. Cina

b. Thailand

c. Vietnam

d. Malaysia

26. Asas yang dianut oleh ASEAN yaitu

asas ....

a. keanggotaan tertutup

b. keanggotaan terbuka

c. keanggotaan tetap

d. keanggotaan tidak tetap

27. Pada tahun pertama berdirinya Negara

Kesatuan Republik Indonesia, terdapat

dua kekuatan besar dunia yakni

negara ....

a. Cina dan Uni Soviet

b. Indonesia dan Malaysia

c. Amerika Serikat dan Jepang

d. Amerika Serikat dan Uni Soviet

28. Identitas yang membedakan negara satu

dengan yang lainnya dilihat dari ....

a. budaya

b. politik luar negeri

c. kerja sama

d. keaktifan

29. Pemulihan perekonomian Asia Tenggara

merupakan salah satu tujuan politik luar

negeri Indonesia dalam konteks ....

a. nasional

b. bilateral

c. regional

d. global

30. Berikut bukan KTT yang dihadiri oleh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,

yaitu KTT ....

a. APEC

b. ASEM

c. Asia Afrika

d. NATO

B. Isilah titik-titik berikut dengan benar.

1. Tokoh yang membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan RI adalah ....

2.

Kitab Negarakertagama

merupakan karya ... sedangkan

kitab Sutasoma

merupakan karya ...

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berisi tentang ....

4. Dalam sistem pemerintahan campuran, kedudukan kepala negara dipegang oleh ....

5. Lembaga perwakilan disebut dengan ....

6. Hak presiden untuk memulihkan nama baik seseorang disebut ....

7. ASEAN adalah kepanjangan dari ....

8. Dasar perwujudan ASEAN antara lain ....

9. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 berisi tentang ....

10. Politik luar negeri Indonesia bersifat ....

110

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas VI

C. Jawablah pertanyaan berikut.

1. Tuliskan siapa saja yang termasuk Panitia Sembilan.

2. Apakah yang dimaksud dengan

Dokuritsu Junbi Cosakai?

3. Tuliskan hak-hak yang dimiliki oleh DPR.

4. Uraikan kewajiban yang dimiliki oleh DPR.

5. Uraikan enam hal yang menjadi urusan pemerintah pusat?

6. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?

7. Tuliskan tujuan organisasi ASEAN.

8. Tuliskan beberapa negara yang tergabung dalam ASEAN.

9. Uraikan latar belakang terbentuknya ASEAN.

10. Tuliskan tujuan diselenggarakannya politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

111

Sumber Buku

Anwar, Syaiful. 1996.

Sendi-Sendi H

ukum Tata Negara

. Bandung: Tarsito.

Asshiddiqie, Jimly. 2006.

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

. Jakarta: Sekretariat Jenderal

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Azwar, Rully Chairul. 2007.

Jurnal Konstitusi (Partai Politik, Pilkada dan Media Massa)

.

Jakarta: Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006.

Standar Isi

. Jakarta: Depdiknas.

Dewan Harian Nasional Angkatan 45. 1991.

Pedoman Umum Pelestarian Jiwa, Semangat dan

Nilai-Nilai 45

. Jakarta: Dewan harian Nasional Angkatan 45.

Isjwara, F. 1999.

Pengantar Ilmu Politik

. Bandung: Putra A Bardin.

Kusnardi dan Hernaily Ibrahim. 1988.

Hukum Tata Negara Indonesia

. Jakarta: Pusat Studi

Hukum Tata Negara FHUI dan Sinar Bakti.

Raga Maran, Rafael. 1999.

Pengantar Sosiologi Politik

. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana dan Azhari. 2005.

Sistem Politik Indonesia

. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden

. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Otonomi Daerah

.

Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Majalah dan Koran

50 Tahun ABRI,

1995

30

Tahun Indonesia Merdeka,

1977

30 Tahun Indonesia Merdeka,

1978

Media Indonesia,

9 Agustus 2007

Tempo,

29 Juli 2007

Kompas,

8 Agustus 2007

Republika

, 23 Juli 2007

Gatra: 50 Tahun Konferensi Asia Afrika

, 23 April 2005

Sumber Lain

www.courseware.com

www

.indonesia-ottawa.org

www.pnri.go.id

www.kbri-canbera.org

Daftar Pustaka

112

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik

untuk Kelas VI

Abolisi

: penghentian tuntutan pidana.

Amnesti

: pembatalan hukuman.

APEC

: Kerja sama negara-negara Asia Pasifik

ASA

:

Association of South East Asia

ASEAN

:

Association of South East Asian Nations

ASEM

:

Asia Europe Meeting

ASPAC

:

Asia Pacific Coorporation

BPK

: Badan Pemeriksa Keuangan

BPUPKI

: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdeka

an

Indonesia

Demokrasi

: bentuk atau sistem pemerintahan yang melibatkan

rakyat untuk turut serta memerintah melalui perantara

wakilnya.

Dokuritsu Junbi Cosakai

:

istilah untuk BPUPKI dalam bahasa Jepang.

Dokuritsu Junbi Linkai

:

istilah untuk PPKI dalam bahasa Jepang.

DPD

: Dewan Perwakilan Daerah

DPR

: Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Duta

: orang yang mewakili suatu negara di negara lain

untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya,

membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal

di negara itu.

Eksekutif

: lembaga yang melaksanakan undang-undang.

Garuda

: pasukan perdamaian PBB dari Indonesia.

GNB

: Gerakan Non-Blok

Grasi

: pengurangan atau pengampunan hukuman.

Hak Amandemen

: hak DPR untuk mengadakan perubahan peraturan.

Glosarium

Glosarium

113

Hak Angket

: hak DPR untuk mengadakan penyelidikan karena

diduga terlibat kasus.

Hak Budget

: hak DPR untuk menetapkan anggaran pendapatan

dan belanja negara atau daerah.

Hak Inisiatif

: hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang.

Hak Interpelasi

: hak DPR untuk meminta keterangan terutama kepada

eksekutif.

Hak Petisi

: hak DPR untuk mengajukan pertanyaan bagi setiap

anggota.

KAA

: Konferensi Asia Afrika

Kabinet

: badan atau dewan pemerintah yang terdiri atas para

menteri.

Kedaulatan

: pengambil keputusan tertinggi dalam persoalan negara.

KNIP

: Komite Nasional Indonesia Pusat

KPUD

: Komisi Pemilihan Umum Daerah

KTT

: Konferensi Tingkat Tinggi

Legislatif

: lembaga yang membuat undang-undang.

Lembaga

: badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu

penyelidikan atau melakukan suatu usaha.

Maphilindo

: organisasi berdasarkan konsepsi negara-negara

serumpun.

Nasionalisme

: paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara

sendiri.

Negara

: organisasi di suatu daerah yang mempunyai kekuasaan

tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Negarakertagama

: kitab yang dikarang oleh Mpu Prapanca.

NKRI

: Negara Kesatuan Republik Indonesia

MA

: Mahkamah Agung

MK

: Mahkamah Konstitusi

MPR

: Majelis Permusyawaratan Rakyat

114

Pendidikan Kewarganegaraan:

Menjadi Warga Negara yang Baik

untuk Kelas VI

Pancasila

: lima dasar

Panitia Sembilan

: panitia perumus yang dibentuk oleh BPUPKI untuk

membahas dan merumuskan gagasan mengenai dasar

negara Indonesia.

Partai

: perkumpulan (segolongan orang) yang sehaluan dan

setujuan (terutama di bidang politik).

Patriotisme

: sikap yang mencerminkan semangat cinta tanah air

dengan rela berkorban demi kejayaan dan kemakmuran

rakyat.

Pemilu

: sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan, adil.

Piagam Jakarta

: rumusan dasar Indonesia merdeka yang melibatkan

rakyat untuk turut serta memerintah melalui perantara

wakilnya.

Pilkada

: Pemilihan kepala daerah

Politik

: kebijakan atau strategi dalam suatu pemerintahan.

Proklamasi

: pemberitahuan atau pengumuman resmi atas nama

bangsa.

PPKI

: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Rehabilitasi

: pemulihan nama baik.

RI

: Republik Indonesia

SEATO

:

South East Asia Treaty Organization

Sutasoma

: kitab yang dikarang oleh Mpu Tantular.

Yudikatif

: lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang.